Perangi Kemiskinan dan Krisis Iklim RAPBN 2026 Jadi Prioritas – Pemerintah Indonesia tengah bersiap menyusun Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026 sebagai instrumen strategis untuk mengatasi dua tantangan besar: kemiskinan dan krisis iklim. Menurut ekonom Said Abdullah, RAPBN 2026 bukan sekadar dokumen fiskal, tetapi juga alat kebijakan untuk memperkuat kesejahteraan toyota-bandung.id sosial sekaligus menjaga kelestarian lingkungan.
RAPBN sebagai Instrumen Perangi Kemiskinan
Said Abdullah menekankan bahwa kemiskinan masih menjadi isu utama yang harus diatasi melalui kebijakan fiskal yang tepat sasaran. “RAPBN 2026 harus fokus pada peningkatan kualitas hidup masyarakat miskin, baik melalui bantuan sosial, pendidikan, maupun layanan kesehatan yang merata,” ujarnya.
Beberapa program prioritas yang disarankan antara lain penguatan bantuan langsung tunai, subsidi pangan, dan peningkatan akses pendidikan dasar hingga menengah. Menurut Said, alokasi anggaran yang tepat tidak hanya akan menurunkan angka kemiskinan secara signifikan, tetapi juga mendorong pertumbuhan ekonomi inklusif yang berkelanjutan.
RAPBN dan Strategi Penanganan Krisis Iklim
Selain kemiskinan, krisis iklim menjadi perhatian utama dalam penyusunan RAPBN 2026. Said Abdullah menyatakan bahwa perubahan iklim memerlukan anggaran yang mendukung mitigasi dan adaptasi, termasuk pembangunan reformdankubkemenagmalut.id energi terbarukan, reforestasi, dan pengelolaan bencana alam.
“Anggaran negara harus mampu mendorong transformasi energi bersih, pengurangan emisi karbon, serta perlindungan ekosistem kritis. Ini bukan sekadar investasi lingkungan, tapi juga perlindungan ekonomi jangka panjang,” jelasnya. Strategi ini sejalan dengan komitmen Indonesia dalam perjanjian global tentang iklim dan target Net Zero Emission pada 2060.
Sinergi Antara Sosial dan Lingkungan
Said Abdullah menekankan bahwa RAPBN 2026 sebaiknya tidak memandang kemiskinan dan krisis iklim sebagai isu terpisah. “Ada sinergi yang kuat antara kesejahteraan sosial dan kelestarian lingkungan. Misalnya, program pertanian berkelanjutan dapat meningkatkan pendapatan petani sekaligus menjaga kualitas tanah dan air,” kata Said.
Selain itu, pemanfaatan teknologi hijau dan ekonomi sirkular dalam industri juga menjadi kunci untuk mengurangi beban lingkungan tanpa mengorbankan pertumbuhan ekonomi. RAPBN 2026 diharapkan mampu menjadi peta jalan menuju Indonesia yang adil secara sosial dan lestari secara ekologis.
Tantangan Implementasi RAPBN 2026
Meski memiliki potensi besar, Said Abdullah menyoroti pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam implementasi RAPBN 2026. Efektivitas anggaran sangat bergantung pada pengawasan yang ketat dan evaluasi berkelanjutan. Tanpa mekanisme ini, target pengentasan kemiskinan dan mitigasi iklim berisiko tidak tercapai.