Komisi III DPR RI Bahas RUU Perampasan Aset Kejahatan Tak Lagi Menguntungkan

Komisi III DPR RI mulai membuka pembahasan serius mengenai Rancangan thevoters.id Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana dalam rapat penyusunan yang digelar pada Kamis. Langkah ini dianggap sebagai upaya strategis untuk memperkuat penegakan hukum di Indonesia, terutama dalam memberantas kejahatan yang melibatkan aset finansial.

Mengapa RUU Perampasan Aset Sangat Penting?

RUU ini memiliki tujuan utama: memastikan bahwa aset yang diperoleh travelpartner.id dari tindak pidana dapat diperampas dan dikembalikan ke negara atau korban. Hal ini menjadi perhatian besar karena banyak kasus kejahatan besar di Indonesia yang asetnya tidak tersentuh hukum. Dengan adanya regulasi yang jelas, aparat penegak hukum bisa bertindak lebih efektif tanpa harus menghadapi celah hukum yang selama ini dimanfaatkan pelaku kejahatan.

Selain itu, perampasan aset juga berfungsi sebagai efek jera. Pelaku tindak pidana tidak hanya dihukum secara penjara, tetapi juga kehilangan keuntungan materi yang diperoleh secara ilegal. Sistem ini diyakini dapat mengurangi motivasi bagi tindakan kriminal yang merugikan masyarakat.

Fokus Pembahasan Rapat Komisi III

Dalam rapat yang digelar pada Kamis, beberapa hal menjadi fokus pembahasan Komisi III DPR RI:

Kriteria Aset yang Bisa Diperampas

Menentukan jenis aset yang bisa terkena perampasan, baik berupa properti, rekening bank, kendaraan, maupun aset digital.

Prosedur Penetapan dan Eksekusi

Membahas mekanisme legal untuk memastikan aset yang ditetapkan benar-benar milik pelaku tindak pidana dan dapat dieksekusi secara sah.

Perlindungan Hak Korban

Mengatur agar hasil perampasan dapat dikembalikan kepada korban atau digunakan untuk kepentingan publik sesuai aturan yang berlaku.

Kewenangan Lembaga Penegak Hukum

Memperjelas peran kepolisian, Kejaksaan, dan lembaga terkait agar proses perampasan aset berjalan transparan dan akuntabel.

Dampak Positif Bagi Penegakan Hukum

RUU ini diyakini akan membawa dampak signifikan bagi sistem hukum di Indonesia. Dengan regulasi yang jelas, aparat hukum memiliki alat yang sah untuk menindak pelaku kriminal, sekaligus mencegah praktik pencucian uang atau penggunaan aset hasil kejahatan.

Selain itu, masyarakat juga akan merasakan efek positifnya. Negara bisa mendapatkan tambahan sumber daya dari aset yang berhasil disita, dan tingkat kejahatan finansial dapat ditekan. Efek jera yang muncul dari perampasan aset diyakini lebih efektif dibandingkan hukuman penjara semata.

Tantangan dalam Implementasi

Meski berpotensi efektif, penerapan RUU perampasan aset menghadapi beberapa tantangan. Di antaranya adalah identifikasi aset yang tersebar secara kompleks, kerjasama lintas lembaga yang harus solid, serta memastikan hak-hak pelaku tetap dihormati dalam proses hukum.

Komisi III DPR RI menegaskan bahwa semua tantangan ini akan menjadi fokus pembahasan agar RUU Perampasan Aset Tindak Pidana bisa berjalan adil, transparan, dan tegas.