2025 - A Bun In The Oven

Feb 14 2025

Hasto Kristiyanto Diperiksa KPK Kronologi Dugaan Kasus dan Fakta Terbaru

Pada Senin, 13 Januari 2025, Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia rajamahjong Perjuangan (PDIP), Hasto Kristiyanto, menjalani pemeriksaan perdananya sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Kasus yang menjerat Hasto berkaitan dengan dugaan suap dan perintangan penyidikan terkait upaya penetapan Harun Masiku sebagai anggota DPR melalui mekanisme pergantian antarwaktu (PAW).

Kronologi Penetapan Tersangka

KPK resmi menetapkan Hasto Gates of olympus slot sebagai tersangka pada 24 Desember 2024. Penetapan ini merupakan hasil pengembangan dari kasus suap yang melibatkan mantan Komisioner KPU, Wahyu Setiawan, dan Harun Masiku, seorang calon legislatif PDIP pada Pemilu 2019. Hasto diduga berperan dalam memberikan suap kepada Wahyu Setiawan untuk memuluskan langkah Harun Masiku menjadi anggota DPR menggantikan Nazarudin Kiemas yang meninggal dunia sebelum dilantik.

Peran Hasto dalam Kasus

Sebagai Sekjen PDIP, Hasto diduga menginstruksikan Donny Tri Istiqomah, orang kepercayaannya, untuk menyusun kajian hukum dan melobi Wahyu Setiawan agar menetapkan Harun Masiku sebagai anggota DPR dari Daerah Pemilihan Sumatera Selatan I. Selain itu, Hasto juga diduga memerintahkan Donny untuk mengambil dan menyerahkan uang suap kepada Wahyu melalui perantara.

Dugaan Perintangan Penyidikan

Selain terlibat dalam pemberian suap, Hasto juga disangka melakukan perintangan penyidikan. Pada saat operasi tangkap tangan KPK pada Januari 2020, Hasto diduga memerintahkan Nur Hasan, penjaga Rumah Aspirasi yang merupakan kantor pribadinya, untuk menghubungi Harun Masiku agar merendam ponselnya dalam air dan segera melarikan diri. Tindakan ini dianggap sebagai upaya menghalangi proses penyidikan yang dilakukan oleh KPK.

Pemeriksaan Perdana sebagai Tersangka

Pada pemeriksaan perdananya sebagai tersangka, Hasto tiba di Gedung KPK sekitar pukul 09.32 WIB dengan didampingi oleh tim kuasa hukumnya. Ia mengenakan jas hitam dan tampak tenang saat memasuki gedung. Setelah menjalani pemeriksaan selama sekitar 3,5 jam, Hasto keluar dari gedung KPK pada pukul 13.25 WIB tanpa memberikan banyak pernyataan kepada media. Ia hanya mengucapkan terima kasih sebelum meninggalkan lokasi.

Sikap PDIP dan Tanggapan Publik

Penetapan Hasto sebagai tersangka menimbulkan berbagai reaksi. Pihak PDIP menyatakan menghormati proses hukum yang berjalan dan menegaskan bahwa partai akan memberikan bantuan hukum yang diperlukan bagi Hasto. Sementara itu, Presiden Joko Widodo, yang sebelumnya merupakan kader PDIP, juga menegaskan pentingnya menghormati proses hukum dan menyerahkan sepenuhnya kepada mekanisme yang berlaku.

Langkah Selanjutnya

Setelah pemeriksaan perdana ini, KPK menyatakan bahwa penahanan terhadap Hasto belum dilakukan karena penyidik masih memerlukan pemeriksaan terhadap beberapa saksi lain yang belum hadir. Namun, KPK memastikan bahwa proses hukum akan terus berjalan sesuai dengan prosedur yang berlaku.

Kasus ini menjadi sorotan publik karena melibatkan petinggi partai politik besar di Indonesia. Proses hukum yang transparan dan adil diharapkan dapat memberikan kejelasan serta memastikan penegakan hukum yang tidak tebang pilih.

admin 0 Comments

Jan 1 2025

Ahok Pemilihan Langsung oleh Rakyat Adalah Pilar Demokrasi

Ahok Pemilihan Langsung oleh Rakyat Adalah Pilar Demokrasi – Mantan Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), dengan tegas menolak wacana pemilihan kepala daerah melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Menurutnya, langkah tersebut merupakan sebuah kemunduran slot server thailand super gacor demokrasi yang akan membawa Indonesia kembali ke era Orde Baru.

Penjelasan Ahok

Ahok mengingatkan bahwa pemilihan langsung oleh rakyat adalah salah satu pencapaian penting reformasi yang harus dipertahankan. Sistem ini memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk secara langsung menentukan slot depo 5k pemimpin daerahnya, sekaligus meningkatkan akuntabilitas kepala daerah terhadap rakyat, bukan kepada elite politik.

“Kalau kepala daerah dipilih DPRD, siapa yang sebenarnya mereka layani? Elite atau rakyat? Ini seperti kembali ke zaman Orde Baru, di mana kekuasaan hanya berputar di tangan segelintir orang,” ujar Ahok dalam sebuah wawancara.

Wacana Pengembalian Pemilihan

Kepala daerah ke DPRD mengemuka dalam beberapa waktu terakhir dengan alasan efisiensi anggaran dan mengurangi potensi konflik dalam pilkada. Namun, Ahok menilai argumen tersebut tidak cukup kuat. Menurutnya, demokrasi memang memiliki biaya, tetapi hasilnya jauh lebih besar dibandingkan risiko monopoli kekuasaan oleh elite politik.

Ahok juga menyoroti pengalaman buruk saat kepala daerah dipilih oleh DPRD pada masa lalu. “Kita pernah mengalami era di mana kepala daerah lebih sibuk melobi anggota DPRD daripada bekerja untuk rakyat. Korupsi dan kolusi menjadi lebih masif. Apakah kita mau kembali ke sana?” tegasnya.

Ia menambahkan bahwa salah satu cara untuk meningkatkan kualitas demokrasi adalah dengan memperbaiki mekanisme pengawasan, bukan dengan membatasi hak pilih rakyat. Reformasi sistem pilkada, seperti penguatan aturan main, pengawasan anggaran kampanye, dan pemberantasan rtp live politik uang, dianggap jauh lebih penting dibandingkan mengubah sistem menjadi pemilihan tidak langsung.

Pilar Utama Demokrasi

Bagi Ahok, suara rakyat adalah pilar utama demokrasi. “Ketika rakyat bisa memilih langsung, mereka punya kuasa. Kepala daerah yang terpilih tahu bahwa jabatan mereka ada di tangan rakyat, bukan anggota DPRD. Kalau kita mengambil hak ini, kita mengkhianati perjuangan reformasi,” ujarnya.

Pernyataan Ahok ini sejalan dengan aspirasi banyak kelompok masyarakat yang menilai bahwa pemilihan langsung adalah fondasi penting dalam menjaga demokrasi dan keadilan di Indonesia. Wacana pemilihan kepala daerah oleh DPRD pun menuai pro dan kontra di berbagai kalangan, namun penolakan dari tokoh-tokoh seperti Ahok menunjukkan bahwa perjuangan untuk mempertahankan demokrasi belum selesai.

Kesimpulan

Dengan mengingat sejarah dan tantangan yang dihadapi Indonesia, Ahok mengajak masyarakat untuk terus mengawal demokrasi dan memastikan suara rakyat tetap menjadi prioritas utama dalam setiap proses politik di negeri ini.